Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun untuk tahun 2026. Angka ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Dari total anggaran tersebut, pemerintah menyiapkan Rp 178,7 triliun khusus untuk gaji, tunjangan, penguatan kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
"Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan pembacaan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025). Pernyataan ini juga diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (20/8/2025).
Baca Juga: Ketua KADIN Sumut Ajak Pelaku Usaha Optimis Hadapi Tantangan Ekonomi Beasiswa dan Fasilitas PendidikanSelain untuk guru dan dosen, pemerintah juga mengalokasikan dana pendidikan untuk:
- Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 21,1 juta siswa.
- KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
- Peningkatan fasilitas sekolah dan kampus sebesar Rp 150,1 triliun.
Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus tepat sasaran, termasuk pada penguatan pendidikan vokasi, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, hingga dukungan bagi Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
"Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja," tegasnya.
Polemik Anggaran Makan Bergizi Gratis
Meski jumlahnya fantastis, alokasi anggaran pendidikan ini menuai kritik dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai hampir setengah dari total anggaran pendidikan justru digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).