Bengkalis — Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejatinya ditujukan untuk memperkuat pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi di Kabupaten Bengkalis justru berbanding terbalik. BUMD diduga mengalami penyimpangan fungsi dan lebih mengarah pada kepentingan segelintir elite, bukan untuk kepentingan publik.
GMNI Bengkalis menilai sejumlah proyek yang dijalankan BUMD sarat kejanggalan. Revitalisasi SPBU BUMD dan pembangunan Kantor BLJ menjadi contoh nyata. Proyek dengan nilai anggaran lebih dari Rp10 miliar tersebut dinilai tidak menunjukkan standar kualitas yang memadai. Rinciannya, revitalisasi mencapai Rp3,4 miliar dan pembangunan kantor sekitar Rp3,05 miliar. Besarnya anggaran yang digelontorkan tidak sebanding dengan hasil yang tampak di lapangan, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya pemborosan bahkan potensi penyimpangan anggaran.
Baca Juga: Terungkap! 7 Pengunjung Hiburan Malam Positif Narkoba di Kecamatan Bathin Solatan. Ketua GMNI Bengkalis, Zulfhan Azmal, dengan tegas mengkritik lemahnya transparansi dalam proses pengadaan dan lelang proyek tersebut.
"Proyek bernilai miliaran rupiah ini seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Namun fakta di lapangan menunjukkan minimnya transparansi, bahkan terkesan hanya menguntungkan kelompok tertentu," tegasnya.
Menurutnya, ketertutupan ini justru memperkuat kecurigaan publik terhadap adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan anggaran daerah. GMNI Bengkalis mendesak agar seluruh proses pengadaan dibuka secara terang-benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Lebih jauh, GMNI juga menyoroti dugaan pemborosan lain, termasuk praktik perjalanan dinas yang terkesan berlebihan dan tidak berdampak signifikan bagi daerah. Alih-alih menghasilkan pemasukan, aktivitas tersebut justru dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa kontribusi nyata.
BUMD yang seharusnya menjadi motor ekonomi daerah kini justru berpotensi menjadi beban. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah akan semakin runtuh.
Atas dasar itu, GMNI Bengkalis mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kapolda Riau, untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Dugaan adanya praktik "fee proyek" yang kerap disebut sebagai "jatah preman" harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.
"Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat. Jika benar terjadi penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas," tutup Zulfhan. (Hin)