Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia (AKRI) mengimbau pemerintah untuk mengedepankan edukasi dan regulasi dibanding pemblokiran, seiring mencuatnya wacana pemblokiran Roblox di Indonesia.
Co-Founder AKRI, Lilik Adi Ribowo, mengakui bahwa Roblox bisa berdampak negatif jika tanpa pengawasan, namun menegaskan platform ini telah memiliki batasan usia.
"Pendekatan yang lebih efektif bukan pemblokiran, melainkan edukasi, regulasi yang jelas, serta kolaborasi antara komunitas, pembuat konten, orang tua, dan pemerintah," ujar Lilik, melansir detik.com, Sabtu (9/8/2025).
Baca Juga: Kode Redeem FC Mobile 9 Agustus 2025: Raih Pemain Bayern Munich Gratis! Lilik menjelaskan bahwa
Roblox adalah sebuah platform, bukan hanya satu game, mirip dengan Instagram atau YouTube, yang memungkinkan siapa pun membuat dan memainkan berbagai konten — mulai dari game, edukasi, hingga profesional.
Menurutnya, Roblox justru berpotensi menjadi sarana generasi muda Indonesia berprestasi di level global. Beberapa kreator lokal bahkan telah menjuarai kompetisi internasional dan menghasilkan pendapatan dari karyanya di Roblox.
AKRI, kata Lilik, telah bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan institusi pendidikan, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan PKN STAN, untuk membuat game edukatif di Roblox.
Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam memanfaatkan fitur parental control serta memantau aktivitas anak.
"Kami mendukung regulasi untuk keamanan anak-anak di dunia digital, namun harus dilakukan secara cerdas dan proporsional," tambahnya.
AKRI juga aktif berkomunikasi dengan pihak Roblox global untuk menyampaikan aspirasi komunitas Indonesia dan mendorong perlindungan bagi pengguna lokal. Bahkan, beberapa talenta Indonesia kini bekerja di Roblox pada bidang teknis dan komunitas.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti sempat melarang siswa bermain Roblox karena dinilai mengandung unsur kekerasan. Namun, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan belum ada rencana pemblokiran.
"Belum ada rencana sampai kita evaluasi. Dirjen Pengawasan Ruang Digital terus memantau," kata Meutya di Jakarta, Rabu (6/8).